Kegiatan bertajuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sukses dilaksanakan oleh Balai Pemerintahan Desa di Lampung pada Kamis, 21 Maret 2019 di gedung Bagas Raya, Bandar Lampung.
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (menkopolhukam) Bapak Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardho, Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf Taufiq Hanafi. Selain itu juga turut hadir Bupati dan Walikota se Provinsi Lampung, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Bapak DR. Nata Irawan, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Kementrian Dalam Negeri, Kapala Dinas PMD Provinsi Lampung Bapak Drs. Yudha Setiawan dan Kepala Dinas PMD Se Provinsi Lampung.
Peserta kegiatan ini adalah para Kepala Desa dan Perangkat Desa se Provinsi Lampung yang berjumlah 2000 orang. Acara ini diawali Laporan Dirjen Bina Pemerintahan Desa DR. Nata Irawan. Dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dari Gubernur Lampung. Dalam sambutannya Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada Aparatur Desa di Provinsi Lampung atas kerjakerasnya sehingga beberapa prestasi ditingkat nasional dapat diraih oleh Pemerintah Provinsi Lampung, diantaranya menurunnya jumlah desa tertinggal dan Lampung berhasil swasembada beras.
Selanjutnya sambutan dan sekaligus membuka acara Menkopolhukam menyampaikan peran strategis aparatur desa dalam menjaga stabilitas nasional, terutama menjelang Pemilihan Umum 17 April 2019. Desa sebagai garda terdepan menjaga stabilitas keamanan, memerangi berita hoax dan meningkatkan partisipasi pemilih. Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Menteri Dalam Negeri. Dalam pengarahannya Mendagri menyampaikan agar aparatur desa menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Selalu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel yang dimoderatori oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Bapak DR. Nata Irawan. Narasumber diskusi antara lain dari Anggota V BPK RI dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
