Balai Pemerintahan Desa (Pemdes) di Lampung – Tim dari Balai Pemerintahan Desa di Lampung melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini digelar dalam rangka melaksanakan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP).
Kab. Pesisir Selatan dipilih menjadi lokasi IKP dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan wilayah sasaran pelatihan Balai Lampung di wilayah Sumatera sebagai bagian dari pemerataan karena belum tersentuh pelatihan APBN serta dalam upaya mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur desa/nagari untuk mendukung program strategis nasional di kawasan pengembangan wisata Mandeh.
Kegiatan IKP dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 10-12 Agustus 2023. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai Irsan,SH.,M.Si.,Ph.D. dan didampingi oleh Mikrot Junaidi,S.P.t,MM. serta Alfie Faizal W.,SE.
Dalam pelaksanaanya tim IKP diterima oleh Sekda Kab. Pesisir Selatan Mawardi Roska,S.IP mewakili Bupati Pesisir Selatan di ruang kerja Sekda dan didampingi Kadis PMDPPKB Zulkifli,S.Sos beserta Sekretaris Dinas Mar Alamsyah,S.STP.,MA. serta Kabid Pemerintahan Desa Loli Novita,S.STP.,M.Si.
Dipertemuan ini Kepala Balai menyampaikan bahwa Balai Pemdes di Lampung merupakan satu dari 3 UPT Ditjen Bina Pemdes Kemendagri selain Malang dan Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelatihan bagi aparatur desa di wilayah Sumatera dengan sasaran peserta meliputi Kepala Desa/Walinagari, Perangkat Desa/Nagari, BPD/Bamus, LKD dan LAD.
“Kegiatan IKP dibutuhkan sebagai wadah menjaring data dan informasi kebutuhan pelatihan yg berguna dalam rangka perumusan desain pelatihan yang tepat, aktual dan efektif dimasa mendatang. Metode yang digunakan antara lain wawancara, pengisian kuisioner, pengamatan dan diskusi secara langsung baik dengan aparatur desa/nagari maupun pembina desa.” ujar Irsan.
Sekda Kabupaten Pesisir Barat Mawardi Roska,S.IP mewakili Bupati Pesisir Selatan menyambut baik kunjungan Balai dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian Kemendagri dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur nagari karena pelatihan tersebut sangat dibutuhkan oleh aparatur nagari.
“Banyak aparat nagari yang belum pernah mengikuti pelatihan dan Pemkab Pesisir Selatan belum mampu melakukan pembinaan melalui pelatihan karena keterbatasan anggaran” ujar Mawardi didalam diskusi dengan tim IKP.
“Kami berharap kedepan semakin banyak aparatur nagari dari Kab. Pesisir Selatan yang diundang ke Balai mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan masing2 dan berharap adanya anggaran khusus bagi OPD pembina desa untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari” sambung Mawardi.
Didalam diskusi juga dibahas permasalahan yang sering dihadapi seperti penundaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak, pemberhentian perangkat nagari yang tidak sesuai aturan, sapras kantor walinagari yang belum memadai, terbatasnya kualitas SDM aparatur nagari, program pengentasan stunting di desa/nagari, aturan prioritas penggunaan DD, pengembangan Posyandu, dll.
Pelaksanaan IKP dilanjutkan ke Dinas PMDPPKB dengan melakukan audiensi dengan 15 orang perwakilan aparatur desa/nagari dari beberapa kecamatan yang mewakili 182 nagari yang ada di Kab. Pesisir Selatan. Peserta IKP ini terdiri dari unsur Walinagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, LPM, PKK dan Posyandu.
Metode yg dilakukan adalah pengisian kuisioner IKP, wawancara dan diskusi seputar permasahan/kendala serta solusi yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kebutuhan pelatihan bagi setiap unsur.
Hasil dan masukan dalam kegiatan IKP di Kab. Pesisir Selatan ini akan dijadikan dasar penyusunan program pelatihan TA 2024 di Balai Pemdes di Lampung dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta baik dari sisi substansi/materi, metode dan media pelatihan yang sesuai. Aparatur nagari dari Kab. Pesisir Selatan akan diundang sebagai peserta pelatihan dan peserta kegiatan IKP akan diprioritaskan mengikuti pelatihan pada TA 2024.
Dengan terjaringnya data dan informasi kebutuhan pelatihan, maka desain pelatihan kedepan akan lebih up to date, lebih aktual dan lebih efektif, kualitas pelatihan semakin baik, meningkatnya kualitas SDM aparatur desa/nagari yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari yang dapat mendorong terwujudnya desa yang maju mandiri dan sejahtera.
