Natar, Lampung Selatan – Balai Pemerintahan Desa di Lampung memfasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Kader ASN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri (6/4/2023)
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Ditjen Bina Pemdes dan Balai Pemerintahan Desa di Lampung untuk meregenerasi pelatih dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang diselenggarakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung Irsan. Beliau menyampaikan bahwa setiap ASN di lingkup Ditjen Bina Pemdes mutlak memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Kegiatan ini sangat bagus, saya berharap seluruh peserta selepas kegiatan ini dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan baik sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing dan mampu menjadi kader ASN yang profesional dalam kegiatan perumusan kebijakan maupun dalam upaya pembinaan, pelatihan dan pendampingan aparatur desa”, lanjut Irsan.
Dalam pelaksanaannya turut hadir Dirjen Bina Pemerintahan Desa Eko Prasetyanto PP memberikan arahan. “Saya berharap banyak pada generasi muda ini. Saya sudahsounding, ke depan ini kegiatan tahunan, setiap tahun ada pendidikan peningkatan kapasitas. Ini sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kapasitas”.
Dalam arahannya, Eko menjelaskan ada beberapa hal yang perlu ditanamkan kepada generasi muda, utamanya terkait regulasi yang ada. “Perlu upaya keras dan langkah konkrit yang harus dilakukan generasi muda yang akan menjadi andalan bagi Ditjen Bina Pemdes,” papar Eko.
Selain dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa turut hadir pula Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Lutfi, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Chaerul Dwi Sapta. Beliau berkesempatan memberikan materi terkait Keuangan Desa dan Kelembagaan di Desa.
Kegiatan peningkatan kapasitas bagi Kader ASN ini diselenggarakan pada tanggal 4-6 April 2023 di gedung Aula lt.2 Balai Pemerintahan Desa di Lampung dan diikuti oleh 30 orang yang terdiri dari 21 orang berasal dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kantor Jakarta dan 9 dari Balai Pemerintahan Desa di Lampung.
